apa itu RUU PT ???

Hasil Kajian Republik Huru-Hara

Kita ketahui dunia pendidikan semakin tahun-semakin mahal, naiknya harga ini bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Indonesia, namun kenapa begitu juga banyak temept-tempat les untuk mendapatkan ilmu tambahan dari sekolah ,berarti rugi jugalah kita. Sudah bayar mahal-mahal sekolah tapi ujung-ujungnya les juga. kebanyakan ilmu di les lebih banyak diperoleh daripada didunia sekolah.
kita telaah pada PP No. 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. yang berbunyi :

Ada banyak hal menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, karena PP ini mengamanatkan pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik memadai untuk ikut serta menikmati pendidikan tinggi dengan biaya ringan bahkan gratis.

Mengapa  timbul penolakan dari beberapa elemen terkait pembentukan RUU PT ini???

pembuatan RUU PT - Hanya melalui RDPU di DPR-Hanya melibatkan kaum elit kampus yang berlebel BHMN, padahal seharusnya pembuatan RUU PT-Ada Kajian yang mendalam-Kajian White Paper hingga Legal Drafting, sehingga dalam hal ini pembentukan RUU PT tidak memiliki rujukan yang jelas.
Kontroversi RUU PT

Pada pasal 14 dan 15

Pasal 14  

(1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri mengembangkan potensinya di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional.

 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Pasal 15

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kemampuan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan mahasiswa.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

(3) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kajian Pasal 14 dan 15

Beragam ketentuan mahasiswa diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan menteri. Begitu pula kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler juga diatur oleh pemerintah dengan cara yang sama.

Dikhawatirkan

Akan berpoternsi mengulang episode NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus / Badan Koordinasi Kemahasiswaan) seperti yang terjadi di rezim orde baru.

Pasal 77

(1) Status pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas:

a. otonom terbatas;

b. semi otonom, atau

c. otonom.

(4) Status otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan non akademik.

(5) Sebagian dari wewenang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri.

Kajian Pasal 77

Pada pasal ini menjadi polemik karena menjelaskan adanya kastanisasi atas perguruan tinggi itu sendiri. Pada ayat 4 dijelaskan bahwa perguruan tinggi otonom akan memiliki hak pengelolaan di bidang akademik dan pada ayat 5 ditambahkan salah satu wewenangnya adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri. Adanya otonomi ini, secara lebih lanjut akan menimbulkan banyak permasalahan terkait dengan akuntabilitas, transparansi, bahkan akan menimbulkan seleksi finansial bagi calon mahasiswa yang akan berimplikasi pada diskriminasi warga negara dalam hak memperoleh pendidikan.

Pasal 80

(1) PTN yang berstatus otonom menerima mandat penyelenggaraan perguruan tinggi dari Pemerintah melalui pembentukan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba.

(2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:

c. hak untuk memiliki kekayaan negara yang terpisah;

f. wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel

h. wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi

Kajian pasal 80

kerancuan antara perguruan tinggi sebagai sarana pendidikan dan perguruan tinggi sebagai badan usaha. Dalam tri dharma perguruan tinggi, perguruan tinggi  menjalankan fungsinya sebagai sarana 1) Pendidikan 2) Penelitian dan Pengembangan; serta 3) Pengabdian pada Masyarakat. Sementara itu RUU ini akan mereduksi implementasi tri dharma perguruan tinggi dan akan merubah sebagai badan usaha yang profit-oriented karena negara mengurangi subsidi terhadap biaya operasional perguruan tinggi. Terlebihnya lagi jika tidak ada akuntabilitas serta transparansi yang jelas dari pihak kampus, padahal dalam UU No. 14 tahun 2008 dijelaskan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 90

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya sesuai peraturan akademik.

(2) Pemenuhan hak mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

c. memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa;

(3) Pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan tanpa bunga atau dengan bunga paling tinggi 50% dari suku bunga Bank Indonesia.

(4) Pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilunasi oleh mahasiswa setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Kajian Pasal 90

Kebijakan ini cukup strange karena  salah satu solusi terkait dengan pemenuhan biaya pendidikan bagi kalangan tidak mampu dengan program hutang. Kebijakan ini sangat aneh pemerintah mengajarkan budaya berhutang sebagai salah satu solusi.

Pasal 114

(1)  Perguruan Tinggi di negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian Pasal 114

Penjelasannya dijabarkan pada ayat 2 yakni prosesnya dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia dan mengangkatd osen serta tenaga kependidikan dari warga negara Indonesia."Jadi, jangan heran jika nanti akan ada Universitas Harvard cabang Indonesia, Universitas Oxford cabang Yogyakarta, dan lain sebagainya. Sementara mahasiswanya adalah pelajar Indonesia.Bisa kita bayangkan nantinya potensi-potensi nasional akan kalah saing dengan potensi luar, Bisa jadi akan mematikan potensi pasar di Indonesia. Yang lebih dikhawatirkan lagi adalah implementasi pasal ini kan dapat mengkikis budaya lokal Indonesia.